Sastra Negara dan Politik Perlawanan Sastra Sufi di Yogyakarta Tahun 1980 an sampai dengan 1990 an

Politik puisi sufi berposisi dan berhadapan dengan wacana nondiskursif, terutama wacana diskursif seperti Pancasila, ataupun wacana-wacana yang diadopsi sebagai akibat terjadinya globalisasi, seperti wacana pembangunan (ekonomi), modernisme (sekularisme), demokrasi, dan pluralisme. Hal itu dilakukan negara untuk menjaga kemapanan ordernya. Aparat-aparat ideologis yang dimanfaatkan oleh negara ialah situs-situs pendidikan, media massa, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan yang diinstitusikan oleh negara.

Wacana politik kekuasaan Orde Baru, yang dianggap berbau sekuler dan/atau kejawen itu, berpretensi menyingkirkan peran Islam dalam peta sosial ataupun politik. Kondisi itu didukung oleh wacana politik Islam yang tekstual/skriptural yang kaku sehingga menyebabkan Islam dalam formasi sosial itu semakin terpojok dalam ruang eksklusivistik. Berangkat dari ketersingkiran secara sosial dan politik tersebut, sejumlah pemikir muda melahirkan apa yang disebut sebagai gerakan atau wacana Islam substantif/kultural. Wacana ini ternyata lebih dapat diterima oleh kekuasaan Orde Baru, dan juga merebut perhatian para penyair generasi santri-baru karena wacana Islam kultural memiliki kesamaan tertentu dengan sufisme, atau lebih tepatnya neosufisme inklusif.