Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Jumlah puskesmas di Indonesia hampir mencapai 10.000 pada tahun 2018 dan tersebar dalam 7.201 kecamatan. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa hampir setiap kecamatan mempunyai puskesmas dan lebih dari seperempat kecamatan mempunyai puskesmas lebih dari satu. Oleh karena itu, puskesmas sangat strategis untuk meningkatkan wajah pelayanan kesehatan Indonesia. Namun demikian, bukti dan data yang ada menunjukkan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas masih belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam Permenkes no 74 tahun 2016 sehingga memerlukan usaha untuk ditingkatkan. Usaha perbaikan tersebut memerlukan indikator-indikator yang valid agar usaha perbaikan yang ada dapat diukur dengan baik. Selain itu, indikator diperlukan sebagai evaluasi untuk menyusun strategi perbaikan. Indikator juga dapat digunakan sebagai instrumen akreditasi pelayanan kefarmasian di puskesmas dengan tujuan akhir meningkatkan ketersediaan obat dan patient safety.

Pengukuran mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas hendaknya dilakukan menggunakan indikator yang sesuai dan sensitif. Saat ini belum ada indikator yang khusus digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pelayanan di puskesmas. Oleh karena itu, buku ini memberikan gambaran dan hasil penelitian terkait indikator untuk menilai mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas baik aspek pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik.

Penyusunan indikator dilakukan dengan melibatkan pakar yaitu 15 anggota panel ahli mengikuti tiga putaran dalam menilai tiap indikator menggunakan metode Delphi termodifikasi. Tiga anggota panel ahli berasal dari perwakilan dinas kesehatan dan lainnya berasal dari apoteker praktisi puskesmas dari 3 kabupaten untuk mewakili cakupan geografi yang lebih luas. Indikator hasil konsensus adalah 28 indikator pengelolaan obat, 19 indikator pelayanan farmasi klinik, dan 2 indikator kinerja farmasi keseluruhan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai 12 puskesmas dalam 3 kabupaten. Indikator pengukuran pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik, dan indikator kinerja farmasi keseluruhan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas sehingga hasil pengukuran lebih terstandar dan lebih relevan untuk dapat dibandingkan antara satu puskesmas dengan puskesmas lainnya.