Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan Kayu

Buku ini terdiri dari 9 bab (Bab I – Bab IX) yang masing-masing bab disusun secara berjenjang mulai dari Bab I Pendahuluan hingga terakhir Bab IX Kesimpulan dan diakhiri dengan Daftar Pustaka sebagai referensi dalam penulisan buku ini. Secara ringkas, isi buku ini mengkaji pengaturan hasil hutan kayu, terutama dalam hal pengaturan jatah tebangan per tahun (etat) di hutan alam agar hutan lestari. Orientasi pembahasannya masih difokuskan pada pengaturan hasil hutan kayu, dengan pertimbangan bahwa definisi hutan yang salah satu unsurnya adalah sebuah asosiasi flora dan fauna yang didominasi oleh vegetasi/tumbuhan berkayu (pepohonan) yang menempati areal yang cukup luas; dan realita di lapangan menunjukkan bahwa dari dulu hingga saat ini masih banyak pengelolaan hutan yang orientasinya pada hasil hutan kayu. Agar tebangan hasil hutan (kayu) bisa lestari, kiranya perlu terlebih dahulu diketahui konsep kelestarian hutan, simpanan (stock) tegakan kayu baik standing stock maupun growing stock, konsep hutan normal yang sering menjadi rujukan bagi para pengelola hutan, konsep daur atau rotasi, permudaan hutan, dan akhirnya sampailah pada bagaimana cara penentuan etat tebangan atau AAC (Annual Allowble) sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan hutan yang masih berorientasi pada kayu (timber management).

Penyajian teori mulai dari Bab I hingga Bab VII perlu diberikan contoh penerapannya untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah diutarakan. Untuk itu, dengan mengambil kasus di hutan alam yang dikelola oleh PT. Salaki Summa Sejahtera; sebuah perusahaan yang telah diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) oleh Pemerintah; cara-cara perhitungan etat diterapkan dengan memanfaatkan data hasil inventarisasi potensi kayu di hutan alam tersebut. Contoh dan aplikasi pengaturan kelestarian hasil hutan kayu di hutan alam yang dikelola oleh IUPHHK PT. Salaki Summa Sejahtera diuraikan secara lengkap pada Bab VIII. Pengaturan kelestarian hasil hutan melalui penetapan etat atau jatah tebangan hasil hutan (kayu) perlu dilakukan agar banyaknya pohon/kayu yang ditebang tidak melebihi kemampuan tumbuhnya (riap).