Menu
Your Cart

Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
Rp70,000
Rp49,000
Hemat Rp21,000 (30%)

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (KY)
untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, menjaga harkat dan keluhuran
hakim, serta mengawasi perilaku hakim ternyata belum dirasa cukup oleh KY. Sekalipun KY belum
mampu melaksanakan Tupoksi tersebut secara optimal, KY justru ingin melakukan ekspansi
hingga “merambah” wewenang Mahkamah Agung (MA) menyangkut teknis perkara dan teknis
administrasi peradilan.
Hal itu terbukti dengan berbagai putusan hakim yang selalu dikomentarinya, termasuk
kewenangan MA yang lain seperti dalam penerimaan Calon Hakim. Bagaimana KY berusaha
“membonsai” kewenangan lain yang dimiliki oleh MA telah diuraikan secara detail dan solusi
terbaiknya dibeberkan dalam buku PANDANGAN KRITIS SEORANG HAKIM dalam Penegakan Hukum
di Indonesia 2 ini.
KY yang seharusnya mengangkat harkat dan martabat serta keluhuran nama baik hakim,
justru sebaliknya meruntuhkan wibawa peradilan dengan mencari-cari kesalahan putusan hakim
seperti yang dialami Hakim Sarpin Rizaldi dan Hakim Haswandi. Pokoknya KY yang mirip seperti
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah dibahas secara tuntas dalam buku ini.
Terkait dengan hal itu, Penulis mengusulkan kepada MPR, Presiden-DPR, agar kedudukan
KY “dipangkas dari UUD 1945”dan kedudukan KY cukup diatur dalam UU seperti halnya KPK yang
hanya diatur dalam UU. Sangat “aneh” jika sebuah Komisi dijadikan sebagai Lembaga Negara.
Sambil menunggu amandemen ke-5 UUD 1945, ke depan (di akhir masa jabatan Komisioner KY
tahun 2015) jabatan Ketua KY hendaknya dirangkap secara ex-officio (secara terpisah) oleh Ketua
MA sehingga tercipta harmonisasi pengawasan terhadap hakim antara MA – KY, sebagaimana
yang telah ditelaah dalam buku ini.
Selain itu, problematika dan solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
di Indonesia; bagaimana seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak secara
profesional; usulan Kepala Polri atau Kejagung merangkap secara ex-officio sebagai Ketua KPK;
dan masih banyak topik menarik serta aktual lainnya dikupas secara mendalam dalam buku ini.
Yang paling menarik dan unik, Penulis telah mengkaji antara “Peradilan Negara dan Peradilan
Tuhan”. Selain itu, untuk mengenal penulis lebih jauh, dalam buku ini para pembaca dapat
mengetahui sosok Penulis Dr. Binsar M. Gultom, S.H, S.E, M.H., yang memiliki Motto hidup: “LEBIH
BAIK GAGAL DARIPADA TIDAK PERNAH MENCOBA”, karena “kegagalan” merupakan “kesuksesan
yang tertunda”

Tulis Ulasan

Silahkan login atau daftar untuk mengulas